Medan (Humas) – Dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan dan konsultasi pernikahan kepada masyarakat, Penyuluh Agama Islam KUA Medan Sunggal, Paidi, S.Ag., kembali melaksanakan tugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 63–65, Kelurahan Babura, Kota Medan, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, seorang pengunjung bernama Nita, warga Brayan, Medan Deli, datang untuk berkonsultasi mengenai informasi program pernikahan massal gratis yang akan diselenggarakan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Nita menanyakan kebenaran informasi mengenai pelaksanaan program nikah massal gratis yang melibatkan Wakil Menteri Agama dan Wali Kota Medan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Paidi menjelaskan bahwa informasi yang beredar melalui media sosial maupun dari masyarakat memang benar. Program tersebut merupakan hasil sinergi antara Wakil Menteri Agama dan Wali Kota Medan dengan menyediakan kuota bagi 100 pasangan calon pengantin. Namun, berdasarkan informasi terakhir, kuota untuk Kota Medan telah terpenuhi sehingga pendaftaran program nikah massal gratis tersebut sudah ditutup. “Informasi yang Ibu dapatkan itu benar. Saat ini kuota untuk 100 pasangan calon pengantin di Kota Medan sudah terpenuhi, sehingga pendaftarannya telah ditutup,” jelas Paidi.
Lebih lanjut, Paidi menerangkan bahwa masyarakat Kota Medan yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi terkendala kondisi ekonomi tetap dapat memperoleh pelayanan pernikahan secara gratis. Caranya, calon pengantin dapat mendaftarkan pernikahan dan melaksanakannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah masing-masing pada hari dan jam kerja. Pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau nol rupiah. Namun, Paidi menegaskan bahwa fasilitasnya berbeda dengan program nikah massal gratis yang memberikan sejumlah bantuan tambahan kepada pasangan peserta, seperti mahar, penginapan selama satu malam di hotel, uang transportasi, serta bantuan modal usaha.
Dalam dialog tersebut, Nita juga mengajukan pertanyaan mengenai wali nikah apabila wali nasab calon pengantin tidak ada. Paidi menjelaskan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi wali nikah, pelaksanaan pernikahan dapat menggunakan wali hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Apabila wali nikah dari pihak wali nasab tidak ada atau terdapat kondisi yang menyebabkan wali hakim dapat bertindak, maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Kepala KUA sesuai wilayah kewenangannya,” terang Paidi. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada pengunjung mengenai ketentuan wali nikah dalam pelaksanaan pernikahan.
Suasana konsultasi berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan. Dialog antara Nita dan Paidi berjalan interaktif, dengan berbagai pertanyaan yang dijawab secara jelas dan mudah dipahami. Melalui pelayanan tersebut, pengunjung memperoleh informasi yang benar sekaligus pemahaman mengenai prosedur pernikahan, biaya pencatatan nikah, program nikah massal gratis, serta ketentuan wali hakim. Kehadiran penyuluh agama di MPP menjadi salah satu bentuk nyata pelayanan Kementerian Agama dalam mendekatkan informasi dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala KUA Medan Sunggal, H. Agus Salim, S.Ag., M.Pd.I., menyampaikan apresiasi kepada penyuluh agama Islam yang senantiasa siap memberikan pelayanan konsultasi kepada masyarakat di MPP Kota Medan. Menurutnya, pelayanan tersebut sangat penting, khususnya dalam memberikan penjelasan mengenai persoalan munakahat atau pernikahan, termasuk program nikah massal gratis hasil sinergi Wakil Menteri Agama dan Wali Kota Medan. “Kami sangat mengapresiasi kesiapsiagaan penyuluh agama Islam dalam melayani masyarakat. Semoga kehadiran penyuluh di MPP dapat menjawab berbagai keraguan dan rasa penasaran masyarakat mengenai persoalan keagamaan, khususnya tentang pernikahan,” ujar Agus Salim.
Melalui layanan konsultasi keagamaan di MPP, KUA Medan Sunggal terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang informatif, ramah, dan mudah dijangkau masyarakat. Diharapkan masyarakat yang masih membutuhkan informasi mengenai prosedur pernikahan, biaya nikah, maupun ketentuan wali nikah dapat memanfaatkan layanan konsultasi tersebut. Dengan demikian, kehadiran penyuluh agama tidak hanya memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.(Paidi).

