By Humas 
Medan (Humas) – Dalam upaya memperkuat legalitas aset umat dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Sunggal, H. Agus Salim, S.Ag., M.Pd.I., menerima penyerahan empat sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi para nazir wakaf di wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Jalan Rotan, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan sertifikat tanah wakaf dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, H. Muhibuddin, S.H., M.Hum., bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Kepala ATR/BPN Kota Medan, Hanif, S.ST., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Dr. H. Impun Siregar, M.A., Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Dr. Yusup Dharmaputra, S.H., M.H., serta Ketua MUI Kota Medan, Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
Dalam sambutannya, Dr. H. Impun Siregar, M.A., menjelaskan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf merupakan hasil perjuangan dan koordinasi lintas instansi yang telah berlangsung cukup panjang. Upaya tersebut akhirnya dapat dituntaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada Agustus 2026 antara Kementerian Agama Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, dan ATR/BPN Kota Medan. Beliau menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan bagi para nazir dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam mengelola aset wakaf. “Dengan adanya sertifikat tanah wakaf, legalitas aset umat menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum, sehingga para nazir maupun BKM dapat mengelolanya dengan lebih tenang dan bertanggung jawab,” ungkap Impun Siregar.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Dalam arahannya, ia mengungkapkan bahwa masih banyak tanah wakaf di Kota Medan yang menghadapi persoalan administrasi dan belum memiliki sertifikat resmi. Bahkan, terdapat tanah yang telah diwakafkan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa didukung dokumen kepemilikan dan surat-menyurat yang lengkap. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi BKM maupun nazir dalam mengurus legalitas tanah wakaf. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan berkomitmen mendorong percepatan sertifikasi agar tanah yang telah diwakafkan oleh masyarakat memperoleh pengakuan hukum. “Pemerintah Kota Medan akan terus berupaya menuntaskan persoalan tanah wakaf agar niat baik masyarakat yang telah mewakafkan hartanya dapat terlindungi melalui sertifikat resmi,” ujar Rico Tri Putra Bayu Waas.
Dalam arahannya, Muhibuddin menegaskan bahwa sertifikat tanah wakaf bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti perlindungan terhadap amanah dan amal jariyah para wakif. Ia mengingatkan agar tanah wakaf yang telah memperoleh sertifikat tidak dibiarkan terbengkalai, tetapi harus dikelola dan diberdayakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. “Tanah wakaf harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai setelah menerima sertifikat, tanah tersebut justru tidak dikelola. Para nazir yang menerima amanah harus mampu memberdayakan tanah wakaf untuk kegiatan keagamaan dan kepentingan masyarakat luas,” tegas Muhibuddin.
Sementara itu, Kepala KUA Medan Sunggal, Agus Salim menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terbitnya empat sertifikat tanah wakaf untuk wilayah Kecamatan Medan Sunggal. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat sembilan bidang tanah wakaf yang telah diusulkan untuk mendapatkan sertifikat, dan hingga saat ini empat di antaranya telah berhasil diterbitkan. “Alhamdulillah, dari sembilan bidang tanah wakaf yang kami usulkan, empat sertifikat sudah terbit dan diserahkan. Mudah-mudahan ke depan jumlah tanah wakaf yang bersertifikat di wilayah Kecamatan Medan Sunggal semakin meningkat, karena masih banyak aset wakaf masyarakat yang perlu kita urus legalitasnya,” ungkap Agus Salim.
Penyerahan empat sertifikat tanah wakaf kepada KUA Medan Sunggal merupakan langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum, melindungi aset umat, serta menjaga amanah para wakif. Melalui sinergi Kementerian Agama, Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan, ATR/BPN, MUI, dan para nazir wakaf, diharapkan seluruh tanah wakaf di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Sunggal, dapat segera memiliki sertifikat resmi dan dikelola secara produktif, amanah, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.(Paidi).