H. Impun Siregar Kakan Kemenag Medan Dukung Launching Pesantren Bebas TB, Dorong Lingkungan Pendidikan yang Sehat

Deli Serdang (Humas) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Dr. H. Impun Siregar, MA, menghadiri sekaligus menyatakan dukungan terhadap peluncuran Program Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) tingkat nasional yang digelar di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11/2026). Program ini menjadi langkah bersama pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tuberkulosis di lingkungan pesantren.

Peluncuran program tersebut dilakukan secara bersama oleh tiga Wakil Menteri, yakni Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, Kepala Bagian Tata Usaha Syafrizal Bancin, para Kepala Bidang, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam.

Kegiatan tersebut juga diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, serta para pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Indonesia secara daring. Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan pengelola pesantren menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang para santri.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, H. Impun Siregar menyambut baik peluncuran Program Pesantren Bebas TB sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan warga pesantren. Menurutnya, pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama dan membentuk karakter, tetapi juga lingkungan tempat para santri tinggal dan beraktivitas bersama sehingga aspek kesehatan perlu mendapat perhatian serius.

Kakan menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, jajaran Kementerian Agama, tenaga kesehatan, hingga pengasuh pesantren. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya edukasi, pemeriksaan kesehatan, deteksi dini, dan penanganan TB diharapkan dapat berjalan lebih optimal.

“Program Pesantren Bebas TB merupakan langkah penting untuk memastikan para santri dapat belajar dan beraktivitas di lingkungan yang sehat. Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kami mendukung penguatan sinergi antara Kementerian Agama, instansi kesehatan, pemerintah daerah, dan pengelola pesantren agar upaya pencegahan serta penanganan tuberkulosis dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ungkap Impun.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa kesehatan santri merupakan hak konstitusional yang setara dengan warga negara lainnya. Ia menjelaskan, lebih dari 40 ribu pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia membutuhkan perhatian serius dalam aspek kesehatan. Oleh karena itu, Program Pesantren Bebas TB menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah untuk memperluas deteksi dini, pencegahan, dan penanganan tuberkulosis di lingkungan pesantren.

“Ada empat puluh ribu lebih pesantren dengan jutaan santri di seluruh Indonesia. Santri juga memiliki hak yang sama dalam kesehatan. Ini sejalan dengan cita-cita mulia Presiden Prabowo melalui Asta Cita keempat, yaitu pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Romo Muhammad Syafi’i juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut akan diintegrasikan dengan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi santri agar pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak warga pesantren. Ia menekankan bahwa keberhasilan program membutuhkan kerja sama seluruh kementerian dan lembaga, bukan hanya mengandalkan satu pihak.

“Kita ini satu tim. Tidak ada keberhasilan individual, yang ada adalah keberhasilan bersama. Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri-sendiri. Tidak boleh ada kementerian yang bekerja sendiri-sendiri,” ucapnya.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus. Ia mengungkapkan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk mendukung pelaksanaan Program Pesantren Bebas TB melalui sinergi dengan Kementerian Agama dan kementerian terkait. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga pesantren, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TB dapat menjangkau sasaran secara efektif.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan kesiapan Kemendagri untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan TB dapat berjalan optimal di masing-masing wilayah.

“Pesantren merupakan lingkungan pendidikan sekaligus tempat tinggal bagi banyak santri. Karena itu, edukasi kesehatan, deteksi dini, pemeriksaan berkala, dan penanganan yang tepat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat,” ujar Akhmad Wiyagus.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menjelaskan bahwa kesehatan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di lingkungan pesantren. Dari sekitar 40 ribu pesantren di Indonesia, belum banyak yang memiliki klinik atau poliklinik dengan dukungan tenaga medis profesional. Karena itu, kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk memperkuat fasilitas kesehatan, mengadakan penyuluhan rutin dengan melibatkan puskesmas, serta memastikan para santri memperoleh pelayanan medis tanpa terkendala persoalan domisili.

Ia berharap Program Pesantren Bebas TB tidak berhenti pada kegiatan peluncuran, tetapi menjadi awal gerakan yang lebih luas dalam membangun ekosistem kesehatan pesantren. “Dari Pondok Pesantren Mawaridussalam ini kita memulai ikhtiar yang bermakna bagi masa depan pesantren. Semoga semangat dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pesantren yang sehat dan bebas tuberkulosis dapat menyebar ke seluruh penjuru Nusantara,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi mengungkapkan rasa syukur atas terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah peluncuran Program Pesantren Bebas TB. Ia juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Wakil Menteri Agama yang dinilai menjadi bentuk perhatian terhadap kemajuan dan kesejahteraan pesantren.

“Terima kasih dan rasa syukur yang mendalam kami haturkan atas terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah peluncuran Program Pesantren Bebas TB. Kami sangat mengapresiasi terobosan luar biasa dari Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, yang senantiasa menunjukkan kepedulian nyata terhadap kemajuan dan kesejahteraan pesantren,” ujar Ahmad Qosbi.

Ia menambahkan, pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim belajar yang sehat dan kondusif. Kesehatan santri dan tenaga pendidik perlu menjadi perhatian bersama agar proses pembelajaran, pendalaman ilmu agama, serta pembentukan karakter dapat berlangsung dengan baik tanpa terganggu ancaman penyakit menular.

Melalui peluncuran Program Pesantren Bebas TB ini, Kementerian Agama Kota Medan berharap upaya peningkatan kesehatan di lingkungan pesantren semakin diperkuat. Dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong terwujudnya pesantren yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan pembinaan keagamaan, tetapi juga sehat, aman, serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga pesantren.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *