By Humas 
Medan (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Dr. H. Impun Siregar, MA, menghadiri penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada para nazir wakaf di Kota Medan, Kamis (12/11/2026), bertempat di Gedung Serba Guna PKK Medan. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dan sinergi antara Kantor Kementerian Agama Kota Medan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Medan dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf.
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, H. Muhibuddin, SH, M.Hum., bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala ATR/BPN Kota Medan, Hanif, S.SIT., Kepala Kantor Kemenag Kota Medan, H. Impun Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Dr. Yusup Darmaputra, S.H., M.H., serta Ketua MUI Kota Medan, Dr. H. Hasan Matsum, M.Ag.
Dalam sambutannya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan bahwa persoalan tanah wakaf merupakan permasalahan yang telah berlangsung cukup lama dan perlu segera diselesaikan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persoalan administrasi, terutama terkait keabsahan dokumen, pencatatan aset, serta kelengkapan bukti hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak ditangani secara tepat.
“Permasalahan yang terjadi bersifat administratif. Dokumen yang ada terkadang kurang diperhatikan, sehingga persoalan administrasi inilah yang harus segera diselesaikan secara hukum. Dengan demikian, tanah wakaf memiliki legalitas yang jelas dan tidak menimbulkan konflik, baik antara ahli waris pewakif maupun di antara pengurus nazir wakaf dan BKM,” terang Rico Waas.
Ia juga berharap berbagai persoalan perwakafan di Kota Medan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan forum dialog yang mengedepankan musyawarah mufakat. Menurutnya, penyelesaian secara bersama-sama akan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi pengelola wakaf, tetapi juga bagi umat dan masyarakat.
“Sinergitas yang dibangun menjadi solusi atas konflik yang terjadi selama ini. Para pihak terkait harus duduk bersama. Pemerintah Kota Medan bersama mitra kerja akan terus mendorong agar seluruh aset wakaf, baik rumah ibadah, tanah pekuburan maupun aset lainnya, memiliki kepastian hukum sehingga ke depan tidak terjadi konflik berkepanjangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Medan H. Impun Siregar, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah diperjuangkan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi. Ia menjelaskan bahwa upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf telah membuahkan hasil melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Agustus 2026 antara Kemenag Kota Medan, Pemerintah Kota Medan, Kejaksaan Negeri Medan dan Belawan, serta pihak BPN Kota Medan.
Menurut Impun, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya telah dibangun di tingkat provinsi. Melalui kerja sama tersebut, proses penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh BPN dapat berjalan lebih terarah sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi aset wakaf yang dikelola para nazir maupun Badan Kemakmuran Masjid (BKM).
“Tindak lanjut dari MoU yang bermula dilakukan di tingkat provinsi telah menghasilkan kesepakatan terkait penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh BPN. Dengan adanya sertifikat ini, aset wakaf memperoleh legalitas secara hukum sehingga tidak ada lagi keraguan bagi para pengelola tanah wakaf, baik nazir wakaf maupun BKM, dalam menjalankan amanah pengelolaan wakaf,” ujar Impun.
Lebih lanjut, H. Impun mengungkapkan bahwa dalam penyerahan kali ini sebanyak 17 persil sertifikat tanah wakaf telah diterbitkan oleh BPN Kota Medan dan diserahkan kepada para nazir yang berhak menerimanya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses sertifikasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian legalitas tanah wakaf lainnya di Kota Medan.
“Untuk saat ini, ada 17 sertifikat tanah wakaf yang telah diterbitkan BPN dan selanjutnya diserahkan kepada para nazir wakaf. Sinergi yang telah terbangun antarlembaga akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kolaborasi ini akan terus kita tingkatkan agar seluruh tanah wakaf di Kota Medan memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi,” tegasnya.
Kemenag Kota Medan berharap penyerahan sertifikat ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat pendataan dan pensertifikatan seluruh aset wakaf yang belum memiliki legalitas. Kepastian hukum atas tanah wakaf sangat penting agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan tujuan pewakafan serta terhindar dari potensi sengketa dan penyalahgunaan aset. Dengan demikian, keberadaan tanah wakaf dapat terus memberikan manfaat bagi kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kota Medan, Firdansyah Manaek Hasibuan, S.Ag., MH., para Kepala KUA di lingkungan Kemenag Kota Medan, staf ahli Wali Kota Medan, Asisten Pemerintahan Kota Medan, para camat dan lurah se-Kota Medan, serta sejumlah undangan lainnya.